Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 

 

Plt Bupati Siak Musnahkan 2.246 Botol Miras Beralkohol

Selasa, 24 April 2018

Peringatan HUT Otonomi Daerah ke-22, HUT Satpol PP ke-68 dan Satuan Perlindungan Masyarakat Ke-56 Kabupaten Siak tahun 2018, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Siak Alfedri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Siak, Senin (23/4/18) menusnahkan 2.246 botol Minuman keras (Miras) beralkohol.

Miras yang dimusnahkan tersebut, menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Pardja (Satpol PP) Siak Kaharudin, bahwa hasil dari operasi pekat dari bulan Januari sampai sekarang. Dan Miras tersebut disita dari beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Siak, yakni Kecamatan Sabak Auh, Gasib, Dayun dan Mempura.

Sebelum pemusnahan Plt Bupati Siak, menjadi pimpinan upacara di lapangan Tugu memperingati tiga HUT tersebut. Dalam amanahnya, ia membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Alfedri mengucapkan selamat Hari Otonomi Daerah ke-22, Hut Satpol PP ke-68 dan Satuan Perlindungan Masyarakat Ke-56 semoga ebih profesional, kompeten dan berintegritas tinggi.

"Saya berpesan agar jajaran Satpol PP dan Satlinmas terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah," ujar Plt Alfedri.

Lanjut Plt Alferi, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis menjadi cara efektif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan di tahun politik ini agar jajaran Satpol PP dan Satlinmas diharapkan senantiasa meningkatkan kesiap-siagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

"Saya ajak seluruh jajaran Satuan Pol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan jelang pilkada, pemilu dan pilpres nanti," himbau Plt Bupati.

Dia menyebutkan akan memberi sanksi tegas terhadap Satpol PP dan Satlinmas yang terbukti tidak netral saat Pilkada 2018. Beliau juga meminta Satpol PP proaktif menindak alat-alat peraga kampanye yang sudah melebihi tenggat pemasangan di ruang publik.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
3. Izin Operasional Rumah Sakit
4. Izin Toko Obat
5. Izin Apotek
6. Izin Klinik
7. Izin Praktik Bidan
8. Izin Praktik Apoteker
9. Izin Kerja/Praktik Perawat
10. Izin Praktik Penata Anastesi
11. Izin Praktik Fisioterapis
12. Izin Kerja Refraksionis Optisien
13. Izin Kerja Radiografer
14. Izin Praktik Teknik Elektromedis
15. Izin Kerja Tenaga Sanitarian
16. Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis
17. Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi
18. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
19. Terdaftar Penyehat Tradisional
20. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
21. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
22. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
23. Tanda Daftar Gudang (TDG)
24. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
25. Izin Usaha Industri (IUI)
26. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
27. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
28. Izin Lokasi
29. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
30. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
31. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
32. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
33. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
34. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
35. Pendaftaran Penanaman Modal
36. Izin Usaha Penanaman Modal
37. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
38. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
39. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
40. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
41. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
42. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
43. Ketetapan SPPL
44. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
45. Ketetapan AMDAL/DELH
46. Ketetapan KA-ANDAL
47. Izin Lingkungan
48. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
49. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
50. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)
51. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
52. Izin Trayek
53. Izin Prinsip SD dan SMP Swasta
54. Izin Operasional SD dan SMP Swasta
55. Izin Pendirian Lembaga Kursus/Bimbel
56. Izin Operasional Pusat kegiatan Belajar Masyarakat
57. Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini