Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 
 

IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
2. Peraturan Bupati Siak No. 116 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kab. Siak
3. Peraturan Bupati Siak Nomor 269/HK/KPTS/2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan Pada DPMPTSP Kab. Siak

Persyaratan Baru :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan
3. Fotokopi NPWP
4. Fotokopi Ijazah Radiografer dilegalisir
5. Fotokopi STRR yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP)
6. Surat Rekomendasi dari Persatuan Ahli Radiografer (PARI)
7. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Setempat
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab.siak
9. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
10. Surat Keterangan Bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
11. Pas foto latar belakang merah ukuran 3x4 ( 2 lembar)

Persyaratan Perpanjangan :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan
3. Fotokopi NPWP
4. Fotokopi Ijazah Radiografer dilegalisir
5. Fotokopi STRR yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP)
6. Surat Rekomendasi dari Persatuan Ahli Radiografer (PARI)
7. Rekomendasi dari Kepala Pukesmas Setempat
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab.siak
9. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
10. Surat Keterangan Bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
11. Pas foto latar belakang merah ukuran 3x4 ( 2 lembar)
12. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) yang lama (Asli)

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 5 (Lima) hari kerja

Download Formulir Kerja Radiografer

     

    1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
    2. Izin Lokasi
    3. Izin Lingkungan
    4. Ketetapan SPPL
    5. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
    6. Ketetapan AMDAL/DELH
    7. Izin Pembuangan Air Limbah
    8. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
    9. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa
    10. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    11. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    13. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
    14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
    15. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti
    16. Izin Usaha Bidang Perumahan
    17. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    18. Izin Usaha Obat Hewan
    19. Izin Usaha Tanaman Pangan
    20. Izin Usaha Hortikultura
    21. Izin Usaha Peternakan
    22. Surat Izin Usaha Perikanan
    23. Izin Usaha Industri (IUI)
    24. Izin Perluasan Usaha Industri
    25. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    26. Izin Perluasan Kawasan Industri
    27. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    28. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    29. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    30. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
    31. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
    32. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
    33. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    34. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
    35. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
    36. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    37. Izin Toko Obat
    38. Izin Apotek
    39. Izin Operasional Klinik
    40. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    41. Izin Operasional Rumah Sakit
    42. Izin Toko Alat Kesehatan
    43. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
    44. Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
    45. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
    46. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
    47. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
    48. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
    49. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
    50. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
    51. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)
    52. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)/Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)
    53. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
    54. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
    55. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
    56. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
    57. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi(SIKTGz/SIPTGz)
    58. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
    59. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional(STPT)
    60. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
    61. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
    62. Surat Izin Tukang Gigi
    63. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)
    64. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
    65. Surat Izin Kerja/Praktik Ortotis Prostetis (SIKOP/SIPOP)
    66. Surat Izin Kerja Perekaman Medis
    67. Izin Pelayanan Kesehatan SPA
    68. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
    69. Sertifikat Laik Sehat Hotel
    70. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
    71. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
    72. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
    73. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
    74. Izin Usaha Mikro dan Kecil
    75. Izin Koperasi Simpan Pinjam
    76. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
    77. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan