Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHRTERAAN SOSIAL (LKS)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
2. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
3. Keputusan Bupati Siak Nomor 36 /HK/KPTS/2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Persyaratan Baru :

1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
2. Surat kuasa dan Fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Pas Foto 4 x 6 (3 lembar)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
6. Rekomendasi dari dinas terkait
7. Keterangan domisili dari lurah/ Kela desa setempat
8. Struktur organisasi lembaga
9. Nama, Alamat, dan telepon pengurus anggota
10. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial
11. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan
12. Sumber daya manusia
 13. Kelengkapan sarana dan prasarana
14. Nota pendirian yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa, camat, atau bupati/ walikota

Persyaratan Perpanjangan :

1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
2. Surat kuasa dan Fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Pas Foto  4 x 6   (3 lembar)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
6. Rekomendasi dari dinas terkait
7. Keterangan domisili dari lurah/ Kela desa setempat
8. Struktur organisasi lembaga
9. Nama, Alamat, dan telepon pengurus anggota
10. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial
11. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan
12. Sumber daya manusia
 13. Kelengkapan sarana dan prasarana
14. Akte notaris pendirian yang disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia sebagai badan hukuma
15. Nomor pokok pajak

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha
5. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
6. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
7. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 4 (Empat) hari kerja

Download Formulir Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

     
    1. Izin Praktik Perawat
    2. Izin Praktik Bidan
    3. Izin Praktik Apoteker
    4. Izin Praktik Fisioterapi
    5. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
    6. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
    7. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
    8. Izin Praktik Radiografer
    9. Izin Praktik Refraksionis Optisien atau Optometris
    10. Izin Praktik Penata Anestesi
    11. Izin Praktik Teknisi Gigi
    12. Izin Praktik Okupasi Terapis
    13. Izin Praktik Terapis Wicara
    14. Izin Praktik Tenaga Gizi
    15. Izin Praktik Psikolog Klinis
    16. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
    17. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
    18. Izin Terdaftar Penyehat Tradisional
    19. Izin Praktik Ortotis Prostetis
    20. Izin Praktik Elektromedis
    21. Izin Praktik Akupuntur Trapis
    22. Izin Praktik Perekaman Medis
    23. Izin Praktik Tenaga Sanitarian
    24. Izin Tukang Gigi
    25. Izin Pelayanan Kesehatan SPA
    26. Izin Praktik Dokter
    27. Izin Praktik Dokter Gigi
    28. Izin Praktik Dokter Spesialis
    29. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
    30. Izin Operasional Sekolah Swasta TK, KB, PPT, TPA, LKP, BKBM, SD Swasta dan SMP Swasta (baru, perpanjangan, daftar ulang)
    31. Izin Praktik Dokter Hewan
    32. Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
    33. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    34. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
    35. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
    36. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
    37. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
    38. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    39. Surat Keterangan Penelitian
    40. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (NON BLUD)
    41. Aktivitas Klinik Pemerintah (NON BLUD)
    42. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    43. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
    44. Surat Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
    45. Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)