Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 
 

 

Siak Dapat Penghargaan Kepatuhan Tinggi Ombudsman

Rabu, 06 Desember 2017

Pemerintah Kabupaten Siak kembali mengukir sukses, kali ini mendapat predikat Implementasi Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan itu diberikan dalam acara penganugerahan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang diterima langsung oleh Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSI, di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2017).

Guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan sebagai pelaksanaan peraturan Presiden RI No 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Ombudsman RI mendorong penyelenggaraan pelayanan publik mematuhi amanat UUD No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik.

Selain itu juga, berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Kabupaten Siak, dari 58 produk layanan admnisitrasi diperoleh nilai 89,11 dan masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan.

Predikat kepatuhan tinggi diperoleh dengan rentang nilai 80-100,untuk kepatuhan sedang dan zona kuning diperoleh dari rentang nilai 51-80.

Pemimpin Negeri Istana ini, Syamsuar mengatakan dengan komitmen bersama dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik yang harus memenuhi standar perizinan dimulai dari fasilitas dan lainnya, sehingga bisa memberikan pelayanan terpadu yang baik bagi masyarakat dalam mengurusi perizinan.

“Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,tm tentu semua ini harus didukung bersama dari semua komponen dan tidak bisa bekerja sendiri sendiri. Dengan harapan kedepan bisa lebih bagus dan lebih baik lagi,” jelas Syamsuar.

Dalam survei ini, Ombudsman melakukan penilaian terhadap 14 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 107 kabupaten, dan 45 kota pada Mei sampai Juli 2017.

Tujuan survei ini ialah mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
3. Izin Operasional Rumah Sakit
4. Izin Toko Obat
5. Izin Apotek
6. Izin Operasional Klinik
7. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
9. Surat Izin Kerja/Praktik Perawat (SIKP/SIPP)
10. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
11. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)
12. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
13. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
14. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
15. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
16. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
17. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi(SIKTGz/SIPTGz)
18. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
19. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
20. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
21. Surat Izin Tukang Gigi
22. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)
23. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
24. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional(STPT)
25. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
26. Sertifikat Laik Sehat Hotel
27. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
28. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
29. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
30. SIUP/IUTS/IUPP
31. Tanda Daftar Gudang (TDG)
32. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
33. Izin Usaha Industri (IUI)
34. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) >150 M2
35. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
36. Izin Lokasi
37. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
38. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
39. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
40. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
41. Izin Perluasan Usaha Industri
42. Izin Perluasan Kawasan Industri
43. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
44. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
45. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
46. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
47. Ketetapan AMDAL/DELH
48. Ketetapan KA-ANDAL
49. Izin Lingkungan
50. Izin Pembuangan Air Limbah
51. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
52. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
53. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
54. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
55. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
56. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
57. Izin Usaha Obat Hewan
58. Izin Usaha Tanaman Pangan
59. Pendaftaran Usaha Perkebunan
60. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
61. Surat Izin Usaha Perikanan
62. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
63. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
64. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
65. Izin Usaha Perkebunan
66. Izin Toko Alat Kesehatan
67. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
68. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
69. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti
70. Izin Usaha Bidang Perumahan