Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 

 

Siak Dapat Penghargaan Kepatuhan Tinggi Ombudsman

Rabu, 06 Desember 2017

Pemerintah Kabupaten Siak kembali mengukir sukses, kali ini mendapat predikat Implementasi Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan itu diberikan dalam acara penganugerahan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang diterima langsung oleh Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSI, di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2017).

Guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan sebagai pelaksanaan peraturan Presiden RI No 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Ombudsman RI mendorong penyelenggaraan pelayanan publik mematuhi amanat UUD No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik.

Selain itu juga, berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Kabupaten Siak, dari 58 produk layanan admnisitrasi diperoleh nilai 89,11 dan masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan.

Predikat kepatuhan tinggi diperoleh dengan rentang nilai 80-100,untuk kepatuhan sedang dan zona kuning diperoleh dari rentang nilai 51-80.

Pemimpin Negeri Istana ini, Syamsuar mengatakan dengan komitmen bersama dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik yang harus memenuhi standar perizinan dimulai dari fasilitas dan lainnya, sehingga bisa memberikan pelayanan terpadu yang baik bagi masyarakat dalam mengurusi perizinan.

“Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,tm tentu semua ini harus didukung bersama dari semua komponen dan tidak bisa bekerja sendiri sendiri. Dengan harapan kedepan bisa lebih bagus dan lebih baik lagi,” jelas Syamsuar.

Dalam survei ini, Ombudsman melakukan penilaian terhadap 14 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 107 kabupaten, dan 45 kota pada Mei sampai Juli 2017.

Tujuan survei ini ialah mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
3. Izin Operasional Rumah Sakit
4. Izin Toko Obat
5. Izin Apotek
6. Izin Klinik
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Tanda Daftar Industri (TDI)
11. Izin Usaha Industri (IUI)
12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
13. Izin Gangguan (HO)
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
15. Izin Lokasi
16. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
18. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
19. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
22. Izin Prinsip Penanaman Modal
23. Izin Usaha Penanaman Modal
24. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
26. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
28. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
29. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
30. Izin Trayek
31. Perpanjangan IMTA
32. Ketetapan SPPL
33. Ketetapan UKL-UPL
34. Ketetapan KA-ANDAL
35. Ketetapan AMDAL
36. Izin Lingkungan
37. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
38. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
39. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)