Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP.P)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
2. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Persyaratan :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP dan NPWP pimpinan perusahaan
2. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar dikementrian Hukum dan HAM,komposisi kepemilikan saham,susunan pengurus dan bidang usaha Perkebunan
4. Fotokopi NPWP Perusahaan
5. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi
7. Fotokopi Izin Lokasi
8. Surat Pernyataan Jaminan Pemasokan bahan baku hasil industri pengolahan (20% hasil kebun sendiri/format terlampir)
9. Surat perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan industri pengolahan yang diketahui Kepala Dinas yang membidangi perkebunan (format terlampir)
10. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan
11. Izin dan Dokumen Lingkungan
12. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan (format terlampir)
13. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar)

Syarat tambahan untuk perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah :

1.Fotokopi sertifikat hak atas tanah
2. Hasil penilaian usaha perkebunan

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 14 (empat belas) hari kerja

Download Formulir IUP-P

Download Formulir IUP-P PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

     
    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Klinik
    7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    10. Tanda Daftar Industri (TDI)
    11. Izin Usaha Industri (IUI)
    12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
    13. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    14. Izin Lokasi
    15. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    17. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    18. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    19. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
    20. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
    21. Izin Prinsip Penanaman Modal
    22. Izin Usaha Penanaman Modal
    23. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    24. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
    25. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
    26. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    27. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    28. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
    29. Izin Trayek
    30. Perpanjangan IMTA
    31. Ketetapan SPPL
    32. Ketetapan UKL-UPL
    33. Ketetapan KA-ANDAL
    34. Ketetapan AMDAL
    35. Izin Lingkungan
    36. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
    37. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
    38. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)
    39. Izin Prinsip SD dan SMP Swasta
    40. Izin Operasional SD dan SMP Swasta
    41. Izin Pendirian Lembaga Kursus/Bimbel
    42. Izin Operasional Pusat kegiatan Belajar Masyarakat
    43. Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini