Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 
 
 

 

Miliki Nilai Historis, Danrem Kunjungi Siak

Rabu, 06 April 2022

Komandan Korem (Danrem) 031/Wira Bima Brigadir Jenderal (Brigjen) Parlindungan Hutagalung, melakukan kunjungan ke Kabupaten Siak, Kamis (31/3/22).Brigjen Parlindungan Hutagalung tiba bersama istri dan rombongan sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Siak, rombongan disambut Bupati Siak Alfedri dan istri.

Setelah melakukan prosesi tepung tawar, rombongan menuju Balairung Datuk Empat Suku komplek perumahan Abdi Praja perumahan dinas Bupati Siak. Bupati Siak Alfedri saat sambutan mengatakan, saat ini Kabupaten Siak dalam kondisi aman dan terkendali, itu berkat sinergitas Forkopimda Siak selama ini.

"Kami bersama unsur Forkopimda setiap bulan menggelar rapat, membahas isu-isu yang berkembang. Hal ini perlu dilakukan supaya isu-isu tersebut tidak menjadi konflik. Dalam pertemuan itu juga kami melibatkan tokoh agama dan tokoh adat," kata Alfedri. Selain itu, Alfedri juga menyampaikan, Siak beberapa tahun ini untuk kebakaran hutan dan lahan sudah turun, terutama tahun 2021 lalu. "Namun demikian, kami terus siaga sewaktu-waktu, jika karhutla mulai muncul lagi di Siak, ditambah lagi saat ini iklim di Siak mulai kering," katanya.

Selain itu, Alfedri juga menyampaikan terkait kondisi pandemi Covid-19 di Kabupaten Siak yang saat ini sudah mulai melandai. Kemudian vaksinasi di Siak terus digenjot, sehingga target keseluruhan masyarakat Siak bisa tercapai. "Kemarin pak Wakil Bupati Siak bersama waka polres dan Dandim 0322/Siak mendapatkan penghargaan dari Kapolda Riau, karena Siak menjadi yang paling tinggi capaian target vaksin kedua. Kedepan kami terus genjot lagi untuk vaksin dosis tiga dan vaksinasi anak," jelas Alfedri.

Sementara itu, Brigadir Jenderal Parlindungan Hutagalung mengatakan, ia baru bertugas sebagai Danrem 031/Wira Bima satu bulan yang lalu, setelah pindah tugas dari jabatan Danrem 022/Pantai Timur. "Niat saya pas mau silaturahmi dengan kepala daerah di Riau ini, rencana yang mau saya kunjungi pertama kali itu Siak, karena Siak ini mempunyai nilai historis sejarah, Siak dahulunya memiliki kerajaan yang bernama Siak Sri Indrapura. Namun dikarenakan kebetulan pak bupati ada kesibukan, maka saya ke Kampar dulu," kata pria kelahiran Jambi itu.

kerajaan yang bernama Siak Sri Indrapura. Namun dikarenakan kebetulan pak bupati ada kesibukan, maka saya ke Kampar dulu," kata pria kelahiran Jambi itu. Brigjen Parlindungan mengatakan, saat ini di Riau ada sekitar 81 ribu vaksin yang mendekati masa kadaluarsa. Untuk itu, ia meminta atensi kepala daerah, supaya vaksin ini bisa digunakan segera. "Masyarakat yang belum divaksin, untuk segera divaksin. Vaksinasi ini diharapkan di peta kan, strategi yang paling efektif untuk vaksinasi ini adalah door to door langsung ke wilayah sasaran, terutama di daerah yang susah dijangkau seperti wilayah perkebunan, atau di pinggiran. Sehingga, target vaksinasi ini bisa tercapai," katanya.

Saat ini Riau berada pada PPKM level 3, karena tingkat kematian masih diangkat 3-4 orang dalam sehari. "Semoga semakin turun, menjadi level II bahkan ke level I," terangnya. Danrem juga mengatakan, saat ini kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan sudah cukup bagus, terutama saat kegiatan-kegaiatan yang melibatkan banyak orang. Semoga kedepan, pandemi ini akan menjadi endemi dan masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasa. "Terkait banjir, kami berharap kepala daerah sudah memetakan dimana saja wilayahnya yang berpotensi selalu mengalami banjir," ucap pucuk pimpinan TNI AD di Riau. Selain itu, Danrem juga menekankan terkait penanganan Karhutla. Ia meminta agar kegiatan ke lapangan yang harus diperbagus, bukan kegiatan seremonial. "Kita tidak mau, hanya kegiatan seremonial yang bagus, tetapi di lapangan tidak. Kita berharap, pemetaaan sudah mulai dilakukan untuk penanganan karhutla. Kepala daerah dalam hal ini bupati lah yang lebih tahu teknis di wilayahnya," terang jenderal bintang satu ini.

Kemudian, Danrem juga menekan terkait kelangkaan kebutuhan masyarakat, seperti kelangkaan minyak goreng, kemudian naiknya harga kebutuhan pokok dan harga daging di pasar-pasar. "Kami berharap, kepala daerah bisa mencari solusi, apalagi sebentar lagi menyambut bulan suci ramadan dan lebaran Idul Fitri," katanya.

1. Izin Praktik Perawat
2. Izin Praktik Bidan
3. Izin Praktik Apoteker
4. Izin Praktik Fisioterapi
5. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
6. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
7. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
8. Izin Praktik Radiografer
9. Izin Praktik Refraksionis Optisien atau Optometris
10. Izin Praktik Penata Anestesi
11. Izin Praktik Teknisi Gigi
12. Izin Praktik Terapis Okupasional
13. Izin Praktik Terapis Wicara
14. Izin Praktik Tenaga Gizi
15. Izin Praktik Psikolog Klinis
16. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
17. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
18. Izin Terdaftar Penyehat Tradisional
19. Izin Praktik Ortotis Prostetis
20. Izin Praktik Elektromedis
21. Izin Praktik Akupuntur Trapis
22. Izin Praktik Perekaman Medis
23. Izin Praktik Tenaga Sanitarian
24. Izin Tukang Gigi
25. Izin Praktik Dokter
26. Izin Praktik Dokter Gigi
27. Izin Praktik Dokter Spesialis
28. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
29. Izin Operasional Sekolah Swasta TK, KB, PPT, TPA, LKP, BKBM, SD Swasta dan SMP Swasta (baru, perpanjangan, daftar ulang)
30. Izin Praktik Dokter Hewan
31. Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
32. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
33. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
34. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
35. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
36. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
37. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
38. Surat Keterangan Penelitian
39. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (NON BLUD)
40. Aktivitas Klinik Pemerintah (NON BLUD)
41. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
42. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
43. Surat Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
44. Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
45. Laboratorium Medis Pemerintah (NON BLUD)
46. Laboratorium Kesehatan (Pemerintah/NON BLUD)
47. Unit Transfusi Darah (UTD) Pemerintah( NON BLUD)
48. Puskesmas Pemerintah (NON BLUD)
49. Optikal Pemerintah (NON BLUD)
50. Hemodialisis Pemerintah (NON BLUD)