Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 
 

 

Pemkab Siak Persiapkan PSBB, Bupati Alfedri: Kita Usulkan Bila Memenuhi Kriteria

Senin, 20 April 2020

Bupati Siak Alfedri melaksanakan kajian secara mendalam untuk pengusulan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan Covid 19. Kajian tersebut menyangkut persiapan fasilitas, tim, hingga anggaran.

"Kita sedang persiapkan PSBB secara detail. Jika sampai Siak pada kriterianya kita tinggal usulkan ke kementrian kesehatan, jadi PSBB itu bukan sembarangan, ada kriteria keadaan wilayahnya," kata Alfedri kepada, Minggu (19/4/2020).

Ia menerangkan, pengaturan dan kriteria PSBB berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Berdasarkan Permenkes tersebut, prasyarat diberlakukannya PSBB adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

"Karenanya, penetapan PSBB didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran

kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal," kata Alfedri.

Menurut dia, yang dimaksud dengan kasus adalah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan Reverse Transcription Polymerse Chain Reaction (RT-PCR).

"Tidak hanya itu, dalam Permenkes itu juga dilanjutkan kriterianya yakni peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna diketahui dari pengamatan kurva epidemiologi kasus dan/atau kematian," kata dia.

Adanya kecenderungan peningkatan kasus dan/atau kematian dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti bermakna. Kecepatan penyebaran penyakit di suatu area atau wilayah dilakukan dengan melakukan pengamatan area atau wilayah penyebaran penyakit secara harian dan mingguan. Penambahan area atau wilayah penyebaran penyakit dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti cepatnya penyebaran penyakit.

Kemudian, terjadinya transmisi lokal di suatu area atau wilayah menunjukkan bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area atau wilayah tersebut, bukan merupakan kasus dari daerah lain.

"Artinya, penyebaran Covid 19 bukan lagi datang dari orang dari daerah lain tetapi sudah terjadi transmisi lokal generasi kedua dan ketiga. Penyebarannya antar warga," kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Mekanisme permohonan tersebut juga diatur, bukan sembarangan saja," kata dia. Mekanismenya tersebut, kata dia, gubernur atau bupati/walikota menyampaikan usulan kepada Menkes disertai dengan data gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan.

"Data yang disampaikan kepada menteri juga termasuk gambaran kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19," kata dia.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 dalam menyampaikan usulan kepada Menkes untuk penetapan PSBB di wilayah tertentu, berdasarkan penilaian terhadap kriteria PSBB itu sendiri.

"Permohonan oleh gubernur/bupati/walikota itu dapat disampaikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama," kata Alfedri.

Sebelum bupati/walikota mengajukan daerahnya ditetapkan PSBB maka terlebih dahulu berkonsultasi kepada gubernur. Surat permohonan penetapan PSBB juga ditembuskan kepada gubernur.

Penetapan PSBB oleh Menkes dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian dari tim yang dibentuk yang sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19. Kajian tersebut berupa kajian epidemiologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

"Jika semua kriteria terpenuhi, prosedur permohonan sudah dilalui dan dikabulkan mentri, pelaksanaan PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang,14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir," kata dia.

Sementara di kabupaten Siak saat ini, PDP tercatat 16 orang. PDP sedang dirawat 11 orang, dinyatakan meninggal dunia 2 orang, sembuh 3 orang. Dari 11 orang yang dirawat sebanyak 3 orang menunjukkan hasil tes swabnya negatif dan 1 orang dinyatakan positif.

"Sebaran PDP berada di 6 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Siak. Artinya apa, kita belum berada pada kondisi sebagaimana kriteria dari aturan main PSBB. Meski demikian, kita terus persiapkan diri bila kita mencapai pada kriteria yang ditentukan. Semoga saja kita di Siak tidak sampai sejauh itu," kata dia.

Upaya Percepatan Penanganan Covid 19 Bupati Siak Alfedri berupaya keras mempercepat penanganan wabah Covid 19 di kabupaten Siak. Selain melakukan peralihan anggaran DAK kesehatan, DID dan anggaran di Disperindag Siak, ia juga mengumpulkan donasi pribadi pejabat, anggota DPRD, sumbangan Baznas, BUMD/BUMN dan pihak swasta.

"Melihat eskalasi Covid 19 meningkat, saat ini kita sedang melakukan penghitungan ulang untuk mempersiapkan diri lebih jauh. Kita sedang melakukan rasionalisasi anggaran di masing-masing OPD untuk kepentingan penanganan wabah Covid 19," kata dia.

Berdasarkan SKB Mendagri dan Menkeu, pihaknya memangkas belanja barang dan jasa di masing-masing OPD sebesar 50 persen. Anggaran ini diperuntukkan untuk penanganan Covid 19. Karena itu pihaknya melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran.

"Ini belum kelar semua, karena masih dalam proses rasionalisasi anggaran. Pada intinya semua sudah setuju jika pemotongan 50 persen dilaksanakan," kata dia. Bagi kegiatan yang sudah proses lelang tidak ditarik, namun yang belum melaksanakan lelang dilakukan pemotongan anggaran. Pelaksanaan ini dianggap berat namun semua kepala OPD harus mengerti dengan keadaan.

Selain mengubah kebijakan anggaran APBD, Bupati Alfedri juga mengumpulkan donasi untuk memberikan bantuan kepada ODP Covid 19 yang kurang mampu. Ia memulai dari dirinya sendiri, sedikitnya 30 paket Sembako secara pribadi. Donasi yang digalangnya akhirnya mencapai 1.400 paket lebih.

"Dana terkumpul dari ASN eselon 2 dan 3, serta anggota DPRD Siak. Bantuan ini kita kumpulkan dan dibagikan kepada ODP yang kurang mampu agar mereka punya stok kebutuhan pokok dan bisa berdiam diri di rumah," kata dia.

Selain itu, ia juga berkoordinasi dengan pihak perusahaan, Baznas Siak dan sejumlah kelompok masyarakat. Akhirnya bantuan dari sejumlah perusahaan, perbankan dan kelompok masyarakat mengalir deras.

"Bantuan itu berupa paket sembako, westafel portable, masker, APD dan fasilitas cadangan untuk ruang isolasi. Misalnya PT IKPP menyiapkan 200 kamar pada mes karyawannya yang siap menjadi ruang isolasi," kata dia. Beruntungnya, upaya Alfedri itu dibantu pula oleh istrinya Rasidah Alfedri. Melalui TP PKK dan Dekranasda Siak Rasidah juga mengumpulkan donasi untuk membeli paket sembako.

"Paket sembako yang dikumpulkan Dekranasda ini diperuntukkan kepada warga terdampak Covid 19. Misalnya para pedagang kali lima di depan istana Siak yang tidak lagi menghasilkan karena kondisinya yang sepi," kata dia.

Tidak hanya itu, Dekranasda Siak juga memproduksi 10.000 masker BC 19. Masker tersebut dibagikan kepada masyarakat. "Upaya ini akan tetap kita lanjutkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di Siak," kata dia.(adv)


1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Izin Lokasi
3. Izin Lingkungan
4. Ketetapan SPPL
5. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
6. Ketetapan AMDAL/DELH
7. Izin Pembuangan Air Limbah
8. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
9. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa
10. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
11. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
13. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
15. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti
16. Izin Usaha Bidang Perumahan
17. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
18. Izin Usaha Obat Hewan
19. Izin Usaha Tanaman Pangan
20. Izin Usaha Hortikultura
21. Izin Usaha Peternakan
22. Surat Izin Usaha Perikanan
23. Izin Usaha Industri (IUI)
24. Izin Perluasan Usaha Industri
25. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
26. Izin Perluasan Kawasan Industri
27. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
28. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
29. Tanda Daftar Gudang (TDG)
30. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
31. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
32. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
33. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
34. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
35. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
36. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
37. Izin Toko Obat
38. Izin Apotek
39. Izin Operasional Klinik
40. Izin Mendirikan Rumah Sakit
41. Izin Operasional Rumah Sakit
42. Izin Toko Alat Kesehatan
43. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
44. Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
45. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
46. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
47. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
48. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
49. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
50. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
51. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)
52. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)/Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)
53. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
54. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
55. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
56. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
57. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi(SIKTGz/SIPTGz)
58. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
59. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional(STPT)
60. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
61. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
62. Surat Izin Tukang Gigi
63. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)
64. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
65. Surat Izin Kerja/Praktik Ortotis Prostetis (SIKOP/SIPOP)
66. Surat Izin Kerja Perekaman Medis
67. Izin Pelayanan Kesehatan SPA
68. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
69. Sertifikat Laik Sehat Hotel
70. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
71. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
72. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
73. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
74. Izin Usaha Mikro dan Kecil
75. Izin Koperasi Simpan Pinjam
76. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
77. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan