Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 

 

Pemkab Siak Mendapat Aset Hibah dari APBN Melalui Kementrian PUPR RI Senilai Rp1 Miliar Lebih

Kamis, 31 Mei 2018

Pemkab Siak mendapat hibah barang-barang milik Satuan Penarya Bangunan dan lingkungan, serta pengembangan penataan bangunan dan lingkungan strategis dengan nilai tunai Rp1.004.931. 600. (satu miliar empat juta sembilan ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah).

Sebelum hibah barang itu bisa digunakan Pemkab Siak, tentunya dilakukan dulu penandatanganan naskah dan berita acara serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) ) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI kepada Pemkab Siak.

Pemerintah Kabupaten Siak melalui Plt Bupati Siak Drs H Alfedri MSi menandatangani langsung naskah tersebut di Ruang Pendopo Kementerian PUPR di Jalan Patimura No 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (25/5/2018).

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan, serah terima hibah ini merupakan salah satu rangkaian pembangunan nasional, penyerahan aset dihibahkan menjadi 195 penerima untuk Pemprov menjadi empat Provinsi, kemudian 39 Pemerintah Kota dan 152 Pemerintah kabupaten. "Aset-semua ini, setelah itu kita serahkan serah terima maka akan menjadi tanggung jawab penuh bagi Pemerintah Daerah. Untuk hibahnya secara keseluruhan BMN ini akan jadi BMD," kata Sri sekaligus menegaskan ini akan menjadi kewajiban para pihak penerima.

Dikatakannya, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI melepas asetnya, setelah diterima oleh Pemda, maka selanjutnya untuk operasional-operasional penyediaan biayanya disediakan oleh APBD, karena ini sesuai dengan ketentuan undangan yang berlaku.

"Harapan kami aset ini nanti digunakan sesuai peruntukannya," tuturnya.

Sementara Plt Bupati Siak Drs H Alfedri MSi didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan kabupaten Siak Ir H Irving Kahar Arifin MEng mengatakan maksud dari penandatangan tersebut untuk menertibkan administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27/2014.

"Dan menindaklanjuti persetujuan hibah yang telah ditertibkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Aset-aset berasal dari APBN melalui Kementerian PUPR dapat segera digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,ujar Alfedri.***

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
3. Izin Operasional Rumah Sakit
4. Izin Toko Obat
5. Izin Apotek
6. Izin Klinik
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Tanda Daftar Industri (TDI)
11. Izin Usaha Industri (IUI)
12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
13. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
14. Izin Lokasi
15. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
17. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
18. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
19. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
20. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
21. Izin Prinsip Penanaman Modal
22. Izin Usaha Penanaman Modal
23. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
24. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
25. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
26. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
27. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
28. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
29. Izin Trayek
30. Perpanjangan IMTA
31. Ketetapan SPPL
32. Ketetapan UKL-UPL
33. Ketetapan KA-ANDAL
34. Ketetapan AMDAL
35. Izin Lingkungan
36. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
37. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
38. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)
39. Izin Prinsip SD dan SMP Swasta
40. Izin Operasional SD dan SMP Swasta
41. Izin Pendirian Lembaga Kursus/Bimbel
42. Izin Operasional Pusat kegiatan Belajar Masyarakat
43. Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini