Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 
 

 

Pemkab Siak Mendapat Aset Hibah dari APBN Melalui Kementrian PUPR RI Senilai Rp1 Miliar Lebih

Kamis, 31 Mei 2018

Pemkab Siak mendapat hibah barang-barang milik Satuan Penarya Bangunan dan lingkungan, serta pengembangan penataan bangunan dan lingkungan strategis dengan nilai tunai Rp1.004.931. 600. (satu miliar empat juta sembilan ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah).

Sebelum hibah barang itu bisa digunakan Pemkab Siak, tentunya dilakukan dulu penandatanganan naskah dan berita acara serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) ) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI kepada Pemkab Siak.

Pemerintah Kabupaten Siak melalui Plt Bupati Siak Drs H Alfedri MSi menandatangani langsung naskah tersebut di Ruang Pendopo Kementerian PUPR di Jalan Patimura No 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (25/5/2018).

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan, serah terima hibah ini merupakan salah satu rangkaian pembangunan nasional, penyerahan aset dihibahkan menjadi 195 penerima untuk Pemprov menjadi empat Provinsi, kemudian 39 Pemerintah Kota dan 152 Pemerintah kabupaten. "Aset-semua ini, setelah itu kita serahkan serah terima maka akan menjadi tanggung jawab penuh bagi Pemerintah Daerah. Untuk hibahnya secara keseluruhan BMN ini akan jadi BMD," kata Sri sekaligus menegaskan ini akan menjadi kewajiban para pihak penerima.

Dikatakannya, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI melepas asetnya, setelah diterima oleh Pemda, maka selanjutnya untuk operasional-operasional penyediaan biayanya disediakan oleh APBD, karena ini sesuai dengan ketentuan undangan yang berlaku.

"Harapan kami aset ini nanti digunakan sesuai peruntukannya," tuturnya.

Sementara Plt Bupati Siak Drs H Alfedri MSi didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan kabupaten Siak Ir H Irving Kahar Arifin MEng mengatakan maksud dari penandatangan tersebut untuk menertibkan administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27/2014.

"Dan menindaklanjuti persetujuan hibah yang telah ditertibkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Aset-aset berasal dari APBN melalui Kementerian PUPR dapat segera digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,ujar Alfedri.***

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
3. Izin Operasional Rumah Sakit
4. Izin Toko Obat
5. Izin Apotek
6. Izin Operasional Klinik
7. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
9. Surat Izin Kerja/Praktik Perawat (SIKP/SIPP)
10. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
11. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)
12. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
13. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
14. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
15. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
16. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
17. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi(SIKTGz/SIPTGz)
18. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
19. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
20. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
21. Surat Izin Tukang Gigi
22. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)
23. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
24. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional(STPT)
25. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
26. Sertifikat Laik Sehat Hotel
27. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
28. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
29. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
30. SIUP/IUTS/IUPP
31. Tanda Daftar Gudang (TDG)
32. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
33. Izin Usaha Industri (IUI)
34. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) >150 M2
35. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
36. Izin Lokasi
37. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
38. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
39. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
40. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
41. Izin Perluasan Usaha Industri
42. Izin Perluasan Kawasan Industri
43. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
44. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
45. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
46. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
47. Ketetapan AMDAL/DELH
48. Ketetapan KA-ANDAL
49. Izin Lingkungan
50. Izin Pembuangan Air Limbah
51. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
52. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
53. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
54. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
55. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
56. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
57. Izin Usaha Obat Hewan
58. Izin Usaha Tanaman Pangan
59. Pendaftaran Usaha Perkebunan
60. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
61. Surat Izin Usaha Perikanan
62. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
63. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
64. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
65. Izin Usaha Perkebunan
66. Izin Toko Alat Kesehatan
67. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
68. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
69. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti
70. Izin Usaha Bidang Perumahan