Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 

 

Pemkab Siak Mendapat Aset Hibah dari APBN Melalui Kementrian PUPR RI Senilai Rp1 Miliar Lebih

Kamis, 31 Mei 2018

Pemkab Siak mendapat hibah barang-barang milik Satuan Penarya Bangunan dan lingkungan, serta pengembangan penataan bangunan dan lingkungan strategis dengan nilai tunai Rp1.004.931. 600. (satu miliar empat juta sembilan ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah).

Sebelum hibah barang itu bisa digunakan Pemkab Siak, tentunya dilakukan dulu penandatanganan naskah dan berita acara serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) ) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI kepada Pemkab Siak.

Pemerintah Kabupaten Siak melalui Plt Bupati Siak Drs H Alfedri MSi menandatangani langsung naskah tersebut di Ruang Pendopo Kementerian PUPR di Jalan Patimura No 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (25/5/2018).

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan, serah terima hibah ini merupakan salah satu rangkaian pembangunan nasional, penyerahan aset dihibahkan menjadi 195 penerima untuk Pemprov menjadi empat Provinsi, kemudian 39 Pemerintah Kota dan 152 Pemerintah kabupaten. "Aset-semua ini, setelah itu kita serahkan serah terima maka akan menjadi tanggung jawab penuh bagi Pemerintah Daerah. Untuk hibahnya secara keseluruhan BMN ini akan jadi BMD," kata Sri sekaligus menegaskan ini akan menjadi kewajiban para pihak penerima.

Dikatakannya, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI melepas asetnya, setelah diterima oleh Pemda, maka selanjutnya untuk operasional-operasional penyediaan biayanya disediakan oleh APBD, karena ini sesuai dengan ketentuan undangan yang berlaku.

"Harapan kami aset ini nanti digunakan sesuai peruntukannya," tuturnya.

Sementara Plt Bupati Siak Drs H Alfedri MSi didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan kabupaten Siak Ir H Irving Kahar Arifin MEng mengatakan maksud dari penandatangan tersebut untuk menertibkan administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27/2014.

"Dan menindaklanjuti persetujuan hibah yang telah ditertibkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Aset-aset berasal dari APBN melalui Kementerian PUPR dapat segera digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,ujar Alfedri.***

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
3. Izin Operasional Rumah Sakit
4. Izin Toko Obat
5. Izin Apotek
6. Izin Klinik
7. Izin Praktik Bidan
8. Izin Praktik Apoteker
9. Izin Kerja/Praktik Perawat
10. Izin Praktik Penata Anastesi
11. Izin Praktik Fisioterapis
12. Izin Kerja Refraksionis Optisien
13. Izin Kerja Radiografer
14. Izin Praktik Teknik Elektromedis
15. Izin Kerja Tenaga Sanitarian
16. Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis
17. Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi
18. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
19. Terdaftar Penyehat Tradisional
20. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
21. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
22. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
23. Tanda Daftar Gudang (TDG)
24. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
25. Izin Usaha Industri (IUI)
26. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
27. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
28. Izin Lokasi
29. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
30. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
31. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
32. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
33. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
34. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
35. Pendaftaran Penanaman Modal
36. Izin Usaha Penanaman Modal
37. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
38. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
39. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
40. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
41. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
42. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
43. Ketetapan SPPL
44. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
45. Ketetapan AMDAL/DELH
46. Ketetapan KA-ANDAL
47. Izin Lingkungan
48. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
49. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
50. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)
51. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
52. Izin Trayek
53. Izin Prinsip SD dan SMP Swasta
54. Izin Operasional SD dan SMP Swasta
55. Izin Pendirian Lembaga Kursus/Bimbel
56. Izin Operasional Pusat kegiatan Belajar Masyarakat
57. Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini