Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 
 

 

Poktan Dayun Terima Hibah Replanting Rp 25 juta per Hektare

Kamis, 15 Pebruari 2018

Setelah melalui proses panjang akhirnya perjuangan Kelompok Tani Setia Rukun Dayun, Kabupaten Siak, membuahkan hasil. Mereka akan menerima bantuan dari Badan Pengelola Dana Pembangunan Kebun Kelapa Sawit (BPDPKS) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI).

Senin (12/2/2018) kemarin, telah ditandatangani kesepakatan kerjasama antara tiga pihak yakni BPDPKS, Bank Riau Kepri, dan Kelompok Tani Setia Rukun Dayun, Kabupaten Siak di Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau di Pekanbaru.

Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Siak Budiman Safari saat dihubungi mengatakan, penandatanganan oleh Ketiga pihak tersebut, berkenaan dengan dana bantuan dari BPDPKS yang akan dikucurkan kepada Kelompok Tani Setia Rukun Dayun dalam hal menunjang program replanting (peremajaan kebun sawit). Dana bantuan dari BPDPKS tersebut akan segera masuk ke rekening Kelompok Tani pada sekitar 3 atau 4 hari ke depan.

“Bantuan dari BPDPKS itu berupa kucuran dana sebesar Rp25 juta kepada setiap 1 orang petani untuk ukuran 1 hektar kebun,” ujarnya, Selasa (13/2/2018) kemarin.

Dijelaskannya, luas lahan sawit nantinya akan dilakukan peremajaan seluas 109 hektare, yang terdiri dari total keseluruhan lahan milik Kelompok Tani Setia Rukun yang telah diajukan. “BPDPKS akan membantu dana sebesar Rp25 juta per hektar untuk peremajaan kebun sawit bagi Satu orang petani. Sedangkan usulan yang diajukan oleh Kelompok Tani Setia Rukun Dayun, terdapat seluas 109 hektar yang diminta untuk dilakukan replanting,” terang Budiman.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diajukan oleh Kelompok Tani Setia Rukun ke BPDPKS, untuk biaya pengelolaan kebun sawit terhitung sejak masa penumbangan, penanaman, perawatan hingga berbuah, dilampirkan anggaran sebesar Rp54 juta per hektar.

“Pemerintah Pusat membantu setengahnya saja, untuk menutupi kekurangan biaya tersebut, telah ditunjuk Bank Riau Kepri sebagai penjamin atau pemberi pinjaman kemudian ditambah dengan tabungan milik Kelompok Tani itu sendiri,” jelas mantan Kadis Kesehatan itu.

Masih kata Budi,potensi peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Siak seluas 25.000 ha yang terdiri dari eks Plasma PTPN V 15.000 Ha dan eks Indosawit 10.000 ha, dengan tahun tanam yang bervariasi mulai dari tahun 1982 sampai tahun 1989. Dari luasan tersebut yang telah dilakukan peremajaan di plasma eks PTPN V seluas 1.044 ha tahun 2014 dan eks Plasma Indosawit seluas 310 Ha. “Replanting untuk kabupaten Siak tahun 2018/2019 kurang lebih sebesar 1.316 Ha yang berada di Kecamatan Dayun, Koto gasib, Lubuk Dalam dan Kerinci kanan,” imbuhnya.

Dalam hal pelaksanaan peremajaan kelapa sawit mandiri, Kelompok Tani Setia Rukun telah menjalin kerjasama kebeberapa pihak, diantarannya dengan PT. SPN (Siak Prima Nusa) dalam hal penyediaan bibit kelapa sawit yang berkualitas, dan PT. BIM (Berlian Inti Mekar) sebagai penjamin penampung tandan buah segar (TBS). sementara Bank Riau Kepri berperan sebagai penjamin kekurangan dana pembangunan kebun.

Ditambahkan Kasi Produksi Perkebunan Dinas Pertanian dan Holtikultura Chandra Rivana, untuk memperoleh Bantuan Dana Peremajaan Kelapa sawit dari BPDPKS dapat dilakukan oleh Kelompok Tani, Gapoktan, KUD dan organisasi pekebun yang memenuhi persyaratan.

“Untuk memenuhi persyaratan tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat, perlu waktu 7-8 bulan mulai dari tahap sosialisasi, persiapan adminitrasi petani, pengukuran koordinat lahan, sampai rekomendasi dari Dinas Pertanian semua proses itu didampingi oleh tim khusus peremajaan Dinas Pertanian” kata Chandra.

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
3. Izin Operasional Rumah Sakit
4. Izin Toko Obat
5. Izin Apotek
6. Izin Operasional Klinik
7. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
9. Surat Izin Kerja/Praktik Perawat (SIKP/SIPP)
10. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
11. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)
12. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
13. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
14. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
15. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
16. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
17. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi(SIKTGz/SIPTGz)
18. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
19. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
20. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
21. Surat Izin Tukang Gigi
22. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)
23. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
24. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional(STPT)
25. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
26. Sertifikat Laik Sehat Hotel
27. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
28. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
29. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
30. SIUP/IUTS/IUPP
31. Tanda Daftar Gudang (TDG)
32. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
33. Izin Usaha Industri (IUI)
34. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) >150 M2
35. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
36. Izin Lokasi
37. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
38. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
39. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
40. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
41. Izin Perluasan Usaha Industri
42. Izin Perluasan Kawasan Industri
43. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
44. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
45. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
46. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
47. Ketetapan AMDAL/DELH
48. Ketetapan KA-ANDAL
49. Izin Lingkungan
50. Izin Pembuangan Air Limbah
51. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
52. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
53. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
54. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
55. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
56. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
57. Izin Usaha Obat Hewan
58. Izin Usaha Tanaman Pangan
59. Pendaftaran Usaha Perkebunan
60. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
61. Surat Izin Usaha Perikanan
62. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
63. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
64. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
65. Izin Usaha Perkebunan
66. Izin Toko Alat Kesehatan
67. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
68. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
69. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti
70. Izin Usaha Bidang Perumahan