Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 

 

Akhirnya Ranperda RTRW 2017-2037 Riau Disahkan

Senin, 25 September 2017

PEKANBARU - Walau sempat molor sekitar satu jam dari jadwal yang ditetapkan pukul 10.00 wib, akhirnya, Senin (25/09) Ranperda RTRW Provinsi Riau tahun 2017 -2037 disetujui. Ini disepakati dalam rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Raperda tentang RTRW Provibsi Riau tahun 2017 -2037 sekaligus Persetujuan Dewan dan Pendapat Akhir Kepala Daerah. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo dan didampingi oleh Ketua DPRD Riau, Septina Primawati dan didampingi Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu dan Noviwady Jusman. Pihak Pemerintah dihadiri Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, Forkopimda dan 50 Anggota DPRD Riau. Turut hadir Walikota Dumai dan tokoh masyarakat Dumai dalam memberikan dukungan. Kegiatan dibuka dengan penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus oleh Suhardiman Amby. Disampaikan dalam kurun waktu pembahasan cukup panjang yang melelahkan akhirnya Pansus menyelesaikan tugasnya. Perda ini sangat ditunggu masyarakat karena sudah ditunggu sekitar 15 tahun. Luas kawasan hutan Riau sekitar 4,5 juta hektar dan luas holding zone sekira 405 ribu hektar.

Setelah penyampaian laporan Pansus, kemudian Pimpinan sidang mintakan persetujuan pada seluruh anggotao apakah disetujui atau tidak. Serentak Anggota Dewan yang hadir menyebutkan setuju dan disertai tepuk tangan yang riuh dari hadirin yang hadir

Wan Thamrin Hasyim dalam pidato Pendapat Akhir Kepala Daerah, mengapresiasi pengesahan Ranperda RTRW ini. Ini merupakan payung hukum dalam langkah selanjutnya terhadap pembangunan, meningkatkan investasi. Ini tentu dilakukan evaluasi dulu oleh Pemerintah Pusat. Agar tidak ada terjadi masalah dikemudian hari.

Selanjutnya penandatanganan nota persetujuan bersama antara Pemeritah Provinsi Riau dengan Pimpinan DPRD Riau

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
3. Izin Operasional Rumah Sakit
4. Izin Toko Obat
5. Izin Apotek
6. Izin Klinik
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Tanda Daftar Industri (TDI)
11. Izin Usaha Industri (IUI)
12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
13. Izin Gangguan (HO)
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
15. Izin Lokasi
16. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
18. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
19. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
22. Izin Prinsip Penanaman Modal
23. Izin Usaha Penanaman Modal
24. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
26. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
28. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
29. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
30. Izin Trayek
31. Perpanjangan IMTA
32. Ketetapan SPPL
33. Ketetapan UKL-UPL
34. Ketetapan KA-ANDAL
35. Ketetapan AMDAL
36. Izin Lingkungan
37. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
38. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
39. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)