Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 

 

Gubri dan Bupati Siak Serahkan LPPD di Kemendagri

Kamis, 30 Maret 2017

PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman didampingi Karo Pemerintahan Dr Rahima Erna menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2016 ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi.

LPPD Provinsi Riau diterima Direktur Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Kemendagri, Gunawan. Setelah Gubri menyerahkan LPPD, dilanjutkan oleh Bupati Siak Syamsuar yang menyerahkan LPPD Kabupaten Siak, dan dilanjutkan beberapa kabupaten/kota di Riau.

Gubri mengatakan, LPPD adalah kewajiban Pemerintah Daerah utk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. "Ini kewajiban Pemerintah Daerah," ucapnya.

Gunawan menginformasikan bahwa tahun depan LPPD di lengkapi juga dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
3. Izin Operasional Rumah Sakit
4. Izin Toko Obat
5. Izin Apotek
6. Izin Klinik
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Tanda Daftar Industri (TDI)
11. Izin Usaha Industri (IUI)
12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
13. Izin Gangguan (HO)
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
15. Izin Lokasi
16. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
18. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
19. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
22. Izin Prinsip Penanaman Modal
23. Izin Usaha Penanaman Modal
24. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
26. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
28. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
29. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
30. Izin Trayek
31. Perpanjangan IMTA
32. Ketetapan SPPL
33. Ketetapan UKL-UPL
34. Ketetapan KA-ANDAL
35. Ketetapan AMDAL
36. Izin Lingkungan
37. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
38. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
39. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)