Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.90/M-DAG/PER/12/ 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
3. Peraturan Daerah No 21 tahun 2002 tentang SIUP, Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Perusahaan
4. Peraturan Bupati Siak No. 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kab. Siak
5. Peraturan Bupati Siak No.12 Tahun 20018 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan Pada DPMPTSP Kab. Siak

Persyaratan Baru :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Perusahaan dan Pengesahan dari Instansi yang berwenang
4. Fotokopi NPWP/NPWPD Perusahaan
5. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal untuk gudang bagi perusahaan penanaman modal asing
6. Fotokopi IMB yang menyatakan sebagai gudang
7. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar)

Persyaratan Perpanjangan / Perubahan :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Perusahaan dan Pengesahan dari Instansi yang berwenang
4. Fotokopi NPWP/NPWPD Perusahaan
5. TDG yang Asli
6. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar)

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 5 (lima) hari kerja

Download Formulir

     
    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Klinik
    7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    10. Tanda Daftar Industri (TDI)
    11. Izin Usaha Industri (IUI)
    12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
    13. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    14. Izin Lokasi
    15. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    17. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    18. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    19. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
    20. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
    21. Izin Prinsip Penanaman Modal
    22. Izin Usaha Penanaman Modal
    23. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    24. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
    25. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
    26. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    27. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    28. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
    29. Izin Trayek
    30. Perpanjangan IMTA
    31. Ketetapan SPPL
    32. Ketetapan UKL-UPL
    33. Ketetapan KA-ANDAL
    34. Ketetapan AMDAL
    35. Izin Lingkungan
    36. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
    37. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
    38. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)
    39. Izin Prinsip SD dan SMP Swasta
    40. Izin Operasional SD dan SMP Swasta
    41. Izin Pendirian Lembaga Kursus/Bimbel
    42. Izin Operasional Pusat kegiatan Belajar Masyarakat
    43. Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini