Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 

PENDAFTARAN/IZIN PRINSIP (PENANAMAN MODAL)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik
2. Peraturan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
3. Peraturan Bupati Siak No. 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kab. Siak
4. Peraturan Bupati Siak No.12 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan Pada DPMPTSP Kab. Siak

Persyaratan :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
I. Izin Prinsip Baru
1. Fotokopi KTP dan NPWP Pimpinan Perusahaan
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan
3. Bukti diri pemegang saham (KTP dan NPWP)
4. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
5. Studi Kelayakan/Keterangan Rencana Kegiatan :
a. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku
b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk yang akan dihasilkan
6. Fotokopi Kesesuain Rencana Kabupaten ( KRK )
7. Fotokopi Surat Tanah/Sertifikat (mohon melampirkan titik kordinat)
8. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratakan sesuai ketentuan bidang usaha
9. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)
II. Izin Prinsip Perluasan
1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan disertai materai Rp. 6000,- dan Cap/Stempel Perusahaan
2. Fotokopi KTP dan NPWP Pimpinan Perusahaan
3. Fotokopi Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan Perubahannya bila ada
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan
5. Keterangan Rencana Kegiatan :
a. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku
b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk yang akan dihasilkan
6. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus melampirkan :
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-waarmerking oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham)
b. Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika RUPS yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir
c. Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diaktakan
d. Bukti diri pemegang saham baru (KTP dan NPWP)
e. Akta penyertaan modal dalam perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM
7. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
8. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan
9. Neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali
10. Tanda terima penyampaian LKPM
11. Hasil pemeriksaan lapangan
12. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
13. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)
III. Izin Prinsip Perubahan
1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan disertai materaiRp. 6000,- dan Cap/Stempel Perusahaan
2. Fotokopi KTP dan NPWP Pimpinan Perusahaan
3. Fotokopi Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan
5. Data pendukung untuk perubahan :
a. Nama perusahaan, melampirkan akta perubahan atau keputusan RUPS dan bukti pemesanan nama
b. Alamat perusahaan, melampirkan surat keterangan domisili perusahaan/perjanjian sewa menyewa/akta jual beli/sertifikat HGB
c. Fotokopi NPWP baru
d. Ketentuan bidang usaha, melampirkan diagram alir produksi/uraian kegiatan usaha
e. Penyertaan dalam modal perseroan dan permodalan, melampirkan:
  • RUPS/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-waarmerking oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham)
  • Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terkahir
  • Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diaktakan
  • Bukti diri pemegang saham baru (KTP dan NPWP)
  • f. Rencana investasi, melampirkan alas an perubahan direksi/pimpinan perusahaan
    g. Sumber pembiayaan, melampirkan :
  • Alasan perubahan sumber pembiayaan
  • Neraca keuangan jika sumber pembiayaan berasal dari laba ditanam kembali
  • h. Luas tanah, melampirkan alas an perubahan serta rencana rincian penggunaan tanah dari direksi/pimpinan perusahaan
    i. Tenaga Kerja Indonesia, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan
    6. Tanda terima penyampaian LKPM
    7. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan)
    8. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
    9. Dalam hal permohonan penyesuaian, perusahaan cukup melampirkan Izin prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan yang akan diajukan penyesuaiannya
    10. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)
    IV. Izin Prinsip Penggabungan
    1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan disertai materai Rp. 6000,- dan Cap/Stempel Perusahaan
    2. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung :
    a. Fotokopi Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya
    b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan
    c. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk RUPS/Akta Pernyataan Keputusan
    d. Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terkahir
    e. Surat keterangan notaris yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diaktakan
    f. Tanda terima penyampaian LKPM
    3. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang disetujui oleh para pihak
    4. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
    5. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
    6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)

    Mekanisme :

    1. Pemohon menuju loket informasi
    2. Mengisi formulir pendaftaran
    3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
    4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang
    5. Pemrosesan oleh Sekretaris
    6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
    7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
    8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

    Biaya : Rp.0,-

    Waktu Penyelesaian : 3 (tiga) hari kerja

    Download Formulir Izin Prinsip Baru

    Download Formulir Izin Prinsip Perubahan

       
      1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
      2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
      3. Izin Operasional Rumah Sakit
      4. Izin Toko Obat
      5. Izin Apotek
      6. Izin Klinik
      7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
      8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
      9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
      10. Tanda Daftar Industri (TDI)
      11. Izin Usaha Industri (IUI)
      12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
      13. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
      14. Izin Lokasi
      15. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
      16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
      17. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
      18. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
      19. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
      20. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
      21. Izin Prinsip Penanaman Modal
      22. Izin Usaha Penanaman Modal
      23. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
      24. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
      25. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
      26. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
      27. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
      28. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
      29. Izin Trayek
      30. Perpanjangan IMTA
      31. Ketetapan SPPL
      32. Ketetapan UKL-UPL
      33. Ketetapan KA-ANDAL
      34. Ketetapan AMDAL
      35. Izin Lingkungan
      36. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
      37. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
      38. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)
      39. Izin Prinsip SD dan SMP Swasta
      40. Izin Operasional SD dan SMP Swasta
      41. Izin Pendirian Lembaga Kursus/Bimbel
      42. Izin Operasional Pusat kegiatan Belajar Masyarakat
      43. Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini