Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 
 

IZIN PENYELENGGARAAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Bidang Darat
4. Peraturan Bupati Siak No. 127 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kab. Siak
5. Peraturan Bupati Siak No.128 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan Pada DPMPTSP Kab. Siak

Persyaratan :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB diterbitkan melalui OSS)
3. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)
  Syarat Kelengkapan Administrasi:
  telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB dengan Akta Perusahaan yang didirikan khusus di bidang Pelabuhan sungai dan danau.
  Syarat Administrasi lainnya :
1 Bukti penguasaan hak atas tanah berupa sertifikat dan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa;
2 Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat pelabuhan sungai dan danau berada;
3 SK Penetapan Trayek yang diettapkan oleh Dirjen Hubdat;
4 Dokumen rencana umum jaringan transportasi jalan.
5 Surat Permohonan bermaterai yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data;
  Persyaratan Teknis :
1 Kesesuaian dengan RTRW Pemerintah Daerah setempat (Kabupaten/ Kotamadya dan Provinsi;
2 Kesesuaian dengan RIPN;
3 Studi Kelayakan yang memuat pertimbangan:
  a) aspek teknis (mempertimbangkan kondisi geografi, perairan, topografi, bathimetri dan geoteknik);
  b) aspek ekonomis dan finansial;
4 Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan sungai dan danau yang dilengkapi dengan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan;
5 Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan;
6 Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan;
7 Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
8 Kajian terhadap Dampak Lalu Lintas yang akan ditimbulkan dari pembangunan pelabuhan sungai dan danau, yang tertuang dalam Dokumen Andalalin;
9 Pemenuhan standar lingkungan dari lembaga yang berwenang dibidang lingkungan hidup berupa Surat Izin Lingkungan;
10 Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis;
11 Hasil kajian terhadap batas- batas DLKr dan DLKp pelabuhan sungai dan danau;
12 Peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLKr dan DLKp pelabuhan sungai dan danau;
13 Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan;
14 Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan
15 Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan
16 Dokumentasi sebagai bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan pelabuhan sungai dan danau;
17 Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal;
18 Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan pelabuhan sungai dan danau (SDM) yang dinyatakan dengan SK pembentukan dan Struktur Organisasi pelaksana serta sertifikasi kompetensi terkait kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran;
19 Dokumentasi ketersediaan jalan akses pelabuhan sungai danau

Mekanisme :

1.
Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id)
2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS
3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS.
4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSP Kabupaten Siak
5. DPMPTSP Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
6. Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Siak Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan)
7.
DPMPTSP Kabupaten Siak Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 1 (Satu) hari kerja

     

    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Operasional Klinik
    7. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
    8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
    9. Surat Izin Kerja/Praktik Perawat (SIKP/SIPP)
    10. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
    11. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)
    12. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
    13. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
    14. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
    15. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
    16. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
    17. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi(SIKTGz/SIPTGz)
    18. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
    19. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
    20. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
    21. Surat Izin Tukang Gigi
    22. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)
    23. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
    24. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional(STPT)
    25. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
    26. Sertifikat Laik Sehat Hotel
    27. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
    28. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
    29. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
    30. SIUP/IUTS/IUPP
    31. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    32. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    33. Izin Usaha Industri (IUI)
    34. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) >150 M2
    35. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    36. Izin Lokasi
    37. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    38. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    39. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    40. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    41. Izin Perluasan Usaha Industri
    42. Izin Perluasan Kawasan Industri
    43. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    44. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
    45. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
    46. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
    47. Ketetapan AMDAL/DELH
    48. Ketetapan KA-ANDAL
    49. Izin Lingkungan
    50. Izin Pembuangan Air Limbah
    51. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
    52. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    53. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
    54. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
    55. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
    56. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
    57. Izin Usaha Obat Hewan
    58. Izin Usaha Tanaman Pangan
    59. Pendaftaran Usaha Perkebunan
    60. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
    61. Surat Izin Usaha Perikanan
    62. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
    63. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
    64. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
    65. Izin Usaha Perkebunan
    66. Izin Toko Alat Kesehatan
    67. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
    68. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
    69. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti
    70. Izin Usaha Bidang Perumahan