Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 
 

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
2. PP RI No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5. Permen LH No 01 Tahun 2010 Tentang Tata laksana pengendalian pencemaran air
6. Permen LH No 05 Tahun 2014 Tentang baku mutu air limbah
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Keputusan Menteri LH No.29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perixzinan Pemanfaatan air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
9. Peraturan Bupati Siak No.127 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada kepala DPMPTSP Kab.Siak
10. Keputusan Bupati Siak Nomor 269/HK/KPTS/2019 tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Persyaratan :

a. Kajian Pembuangan air limbah ke air Permukaan

b. Informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan air limnah

c. Neraca air dan air limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah

d. Informasi mengenai deskripsi sistem IPAL

e. Informasi yang menjelaskan upaya yang di lakukan dalam melakukan pengelolaan air limbah

f. Informasi uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air

g. Prosedur oprasional standar tanggap darurat IPAL

h. Pakta integritas

a. Informasi mengenai produksi

b. Neraca massa air dan air limbah

c. Reencana pengelolaan air limbah

d. Rona lingkungan pada lokasi pemanfaatan air limbah ke tanah

e. Pakta integritas

Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
1. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab
2. Fotokopi NIB dari OSS
3. Fotokopi izin Lingkungan dari OSS
4. Fotokopi izin Pembangunan Air Limbah dari OSS
5. Dokumen Teknis Kegiatan Pembungan Air Limbah Keair Permukaan yang Memuat:
6. Dokumen tekis kegiatan pembuangan air limbah ke aplikasi tanah yang memuat :
7. Surat rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak
8. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 12 (Dua Belas) hari kerja

Download Formulir

     

    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Operasional Klinik
    7. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
    8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
    9. Surat Izin Kerja/Praktik Perawat (SIKP/SIPP)
    10. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
    11. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)
    12. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
    13. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
    14. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
    15. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
    16. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
    17. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi(SIKTGz/SIPTGz)
    18. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
    19. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
    20. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
    21. Surat Izin Tukang Gigi
    22. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)
    23. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
    24. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional(STPT)
    25. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
    26. Sertifikat Laik Sehat Hotel
    27. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
    28. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
    29. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
    30. SIUP/IUTS/IUPP
    31. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    32. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    33. Izin Usaha Industri (IUI)
    34. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) >150 M2
    35. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    36. Izin Lokasi
    37. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    38. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    39. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    40. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    41. Izin Perluasan Usaha Industri
    42. Izin Perluasan Kawasan Industri
    43. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    44. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
    45. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
    46. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
    47. Ketetapan AMDAL/DELH
    48. Ketetapan KA-ANDAL
    49. Izin Lingkungan
    50. Izin Pembuangan Air Limbah
    51. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
    52. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    53. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
    54. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
    55. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
    56. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
    57. Izin Usaha Obat Hewan
    58. Izin Usaha Tanaman Pangan
    59. Pendaftaran Usaha Perkebunan
    60. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
    61. Surat Izin Usaha Perikanan
    62. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
    63. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
    64. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
    65. Izin Usaha Perkebunan
    66. Izin Toko Alat Kesehatan
    67. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
    68. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
    69. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti
    70. Izin Usaha Bidang Perumahan