Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 

IZIN USAHA TANAMAN PANGAN

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
5. Peraturan Bupati Siak No. 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
6. Keputusan Bupati Siak Nomor 39 /HK/KPTS/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Persyaratan :

1. Permohonan diatas Materai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
  Khusus Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan
1. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab
2. Fotokopi NIB
3. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000
4. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan
5. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup
6. Surat Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu produk hasil tanaman pangan
7. Surat Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
8. Surat Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika
9. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna
  Khusus Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pascapanen
1. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab
2. Fotokopi NIB
3. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000
4. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan
5. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
6. Surat Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu produk hasil tanaman pangan
7. Surat Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
8. Surat Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika
9. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna
  Khusus Izin Usaha Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
1. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab
2. Fotokopi NIB
3. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000
4. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan
5. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
6. Surat Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu produk hasil tanaman pangan
7. Surat Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
8. Surat Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika
9. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna
  Khusus Izin Usaha Perbenihan Tanaman
1. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab
2. Fotokopi NIB
3. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
4. Surat Penguasaan Lahan
5. Keterangan kelayakan sebagai produsen benih bina dari organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih
6. Jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi
7. Fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi benih tanaman pangan
8. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang
5. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
6. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
7. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 12 (Dua Belas) hari kerja

Download Formulir Tanaman Pangan

     
    1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
    2. Izin Lokasi
    3. Izin Lingkungan
    4. Ketetapan SPPL
    5. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
    6. Ketetapan AMDAL/DELH
    7. Izin Pembuangan Air Limbah
    8. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
    9. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa
    10. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    11. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    13. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
    14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
    15. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti
    16. Izin Usaha Bidang Perumahan
    17. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    18. Izin Usaha Obat Hewan
    19. Izin Usaha Tanaman Pangan
    20. Izin Usaha Hortikultura
    21. Izin Usaha Peternakan
    22. Surat Izin Usaha Perikanan
    23. Izin Usaha Industri (IUI)
    24. Izin Perluasan Usaha Industri
    25. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    26. Izin Perluasan Kawasan Industri
    27. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    28. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    29. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    30. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
    31. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
    32. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
    33. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    34. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
    35. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
    36. Verifikasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    37. Izin Toko Obat
    38. Izin Apotek
    39. Izin Operasional Klinik
    40. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    41. Izin Operasional Rumah Sakit
    42. Izin Toko Alat Kesehatan
    43. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
    44. Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
    45. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
    46. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
    47. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
    48. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
    49. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
    50. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
    51. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)
    52. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)/Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)
    53. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
    54. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
    55. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
    56. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
    57. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi(SIKTGz/SIPTGz)
    58. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
    59. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional(STPT)
    60. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
    61. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
    62. Surat Izin Tukang Gigi
    63. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)
    64. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
    65. Surat Izin Kerja/Praktik Ortotis Prostetis (SIKOP/SIPOP)
    66. Surat Izin Kerja Perekaman Medis
    67. Izin Pelayanan Kesehatan SPA
    68. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
    69. Sertifikat Laik Sehat Hotel
    70. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
    71. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
    72. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
    73. Izin Usaha Mikro dan Kecil
    74. Izin Koperasi Simpan Pinjam
    75. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
    76. Surat Izin Praktik Dokter Hewan
    77. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
    78. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
    79. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaaan Kebuntingan
    80. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi
    81. Surat Izin Usaha Veteriner
    82. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
    83. Surat Keterangan Penelitian