Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 
 

IZIN LOKASI

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional No 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Lokasi
6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Izin Lokasi
7. Peraturan Bupati Siak No. 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
8. Keputusan Bupati Siak Nomor 39 /HK/KPTS/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Persyaratan :

1. Permohonan diatas Materai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
2. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab
3. Fotokopi NIB
4. Fotokopi Izin Lokasi dari OSS
5. Fotokopi Surat Tanah
6. Pernyataan dan Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi
7. Peta / Sketsa yang Membuat Koordinat batas Letak lokasi yang dimohonkan
8. Surat Pernyataan Luas Tanah yang Sudah Dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Lainnya yang Merupakan 1 (Satu) Group
9. Pas Foto ukuran 3x4 berwarna

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang
5. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
6. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
7. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 1 (Satu) hari kerja

Download Formulir Izin Lokasi

     
    1. Izin Praktik Perawat
    2. Izin Praktik Bidan
    3. Izin Praktik Apoteker
    4. Izin Praktik Fisioterapi
    5. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
    6. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
    7. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
    8. Izin Praktik Radiografer
    9. Izin Praktik Refraksionis Optisien atau Optometris
    10. Izin Praktik Penata Anestesi
    11. Izin Praktik Teknisi Gigi
    12. Izin Praktik Okupasi Terapis
    13. Izin Praktik Terapis Wicara
    14. Izin Praktik Tenaga Gizi
    15. Izin Praktik Psikolog Klinis
    16. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
    17. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
    18. Izin Terdaftar Penyehat Tradisional
    19. Izin Praktik Ortotis Prostetis
    20. Izin Praktik Elektromedis
    21. Izin Praktik Akupuntur Trapis
    22. Izin Praktik Perekaman Medis
    23. Izin Praktik Tenaga Sanitarian
    24. Izin Tukang Gigi
    25. Izin Pelayanan Kesehatan SPA
    26. Izin Praktik Dokter
    27. Izin Praktik Dokter Gigi
    28. Izin Praktik Dokter Spesialis
    29. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
    30. Izin Operasional Sekolah Swasta TK, KB, PPT, TPA, LKP, BKBM, SD Swasta dan SMP Swasta (baru, perpanjangan, daftar ulang)
    31. Izin Praktik Dokter Hewan
    32. Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
    33. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    34. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
    35. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
    36. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
    37. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
    38. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    39. Surat Keterangan Penelitian
    40. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (NON BLUD)
    41. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet