| 1. |
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang |
| 2. |
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| 3. |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 4. |
Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional No 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal |
| 5. |
Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional No 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Lokasi |
| 6. |
Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepada Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi |
| 7. |
Peraturan Bupati Siak No.116 Tahun 2019 tentang Pendegelasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kab. Siak |
| 8. |
Keputusan Bupati Siak Nomor 269/HK/KPTS/2019 tentang Penetapan Standar Oprasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak |
| 1. |
Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS (oss.go.id) |
| 2. |
Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS |
| 3. |
Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha melalui OSS. |
| 4. |
Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSP Kabupaten Siak |
| 5. |
DPMPTSP Melakukan Verifikasi Kesesuaian Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan |
| 6. |
Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Siak Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan) |
| 7. |
DPMPTSP Kabupaten Siak Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS |
| 8. |
Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS |
