Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP.B)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Peraturan Pemerintah  No. 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Persyaratan :

Permohonan diatas materai Rp.6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP dan NPWP pimpinan perusahaan
2. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM, Komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perkebunan
4. Fotokopi NPWP Perusahaan
5. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi
7. Fotokopi Izin Lokasi
8. Pertimbangan teknis ketersediaan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang diminta berasal dari Kawasan Hutan
9. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sekitar rencana tempat hasil produksi akan diolah
10. Izin dan Dokumen lingkungan
11. Pernyataan kesanggupan :
 
  1. Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
  2. Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
  3. Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan
  4. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan (format a-d terlampir)
12. Surat Pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari group belum menguasai lahan melebihi batas maksimal (format terlampir)
13. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar)

Syarat tambahan untuk perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah :

1.Fotokopi sertifikat hak atas tanah
2. Hasil penilaian usaha perkebunan

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 14 (empat belas) hari kerja

Download Formulir IUP-B

Download Formulir IUP-B PERUBAHAN LUAS LAHAN

Download Formulir IUP-B PERSETUJUAN PERUBAHAN JENIS TANAMAN

     
    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Klinik
    7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    10. Tanda Daftar Industri (TDI)
    11. Izin Usaha Industri (IUI)
    12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
    13. Izin Gangguan (HO)
    14. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    15. Izin Lokasi
    16. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    18. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    19. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
    21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
    22. Izin Prinsip Penanaman Modal
    23. Izin Usaha Penanaman Modal
    24. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
    26. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
    27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    28. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    29. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
    30. Izin Trayek
    31. Perpanjangan IMTA
    32. Ketetapan SPPL
    33. Ketetapan UKL-UPL
    34. Ketetapan KA-ANDAL
    35. Ketetapan AMDAL
    36. Izin Lingkungan
    37. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
    38. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
    39. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)