Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 

IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
2. Peraturan Pemerintah RI No.142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
3. Peraturan Menteri Perindustrian No.35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri
4. Peraturan Menteri Perindustrian No.05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
5. Peraturan Menteri Perindustrian No.39 /M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.50 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
7. Peraturan Bupati Siak No. 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kab. Siak
8. Peraturan Bupati Siak No.12 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan Pada DPMPTSP Kab. Siak

Persyaratan :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
I. Izin Usaha Kawasan Industri Baru
1. Formulir Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri dengan menggunakan formulir PMK-3 disertai materai Rp.6000-
2. Fotokopi KTP Pemimpin Perusahaan
3. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
4. Fotokopi NPWP/NPWPD perusahaan
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya yang telah disahkan oleh Menkum/Ham atau oleh Menteri Koperasi untuk Pemohon yang berstatus Koperasi
6. Fotokopi Izin Prinsip
7. Fotokopi Izin Lokasi
8. Fotokopi Izin Lingkungan dan dokumen AMDAL ,UKL-UPL
9. Fotokopi Surat Persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan Industri
10. Fotokopi Rencana Tapak Tanah (Site Plan) Kawasan Industri yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang
11. Laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-4
12. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atau Sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan siap digunakan
13. Fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulation) yang sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri
14. Susunan Pengurus/Pengelolan Kawasan Industri
15. Bukti Pendaftaran Kepesertaan JKN / Sertifikat dan bukti Pembayaran terakhir Kepesertaan JKN
16. Sertifikat tanda bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Badan Usaha)
17. Pas foto pimpinan perusahaan 3x4 (3 lembar)
II. Izin Usaha Kawasan Industri Perluasan
1. Formulir Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-5
2. Fotokopi Izin Usaha Kawasan Industri
3. Fotokopi NPWP/NPWPD Perusahaan
4. Surat Pernyataan dari Perusahaan Kawasan Industri bahwa Lahan Perluasan Kawasan berada didalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-2
5. Data Laporan kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-6
6. Fotokopi Perubahan Izin Lingkungan
7. Fotokopi Surat Persetujuan dokumen perubahan ANDALALIN Kawasan Industri
8. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atau Sertifikat atas tanah yang siap digunakan
9. Susunan Pengurus/Pengelola Kawasan Industri
10. Bukti Pendaftaran Kepesertaan JKN / Sertifikat dan bukti Pembayaran terakhir Kepesertaan JKN
11. Sertifikat tanda bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Badan Usaha)
12. Pas foto pimpinan perusahaan 3x4 (3 lembar)

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 14 (empat belas) hari kerja

Download Formulir IUKI

Download Formulir Perluasan IUKI

     
    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Klinik
    7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    10. Tanda Daftar Industri (TDI)
    11. Izin Usaha Industri (IUI)
    12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
    13. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    14. Izin Lokasi
    15. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    17. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    18. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    19. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
    20. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
    21. Izin Prinsip Penanaman Modal
    22. Izin Usaha Penanaman Modal
    23. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    24. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
    25. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
    26. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    27. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    28. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
    29. Izin Trayek
    30. Perpanjangan IMTA
    31. Ketetapan SPPL
    32. Ketetapan UKL-UPL
    33. Ketetapan KA-ANDAL
    34. Ketetapan AMDAL
    35. Izin Lingkungan
    36. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
    37. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
    38. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)
    39. Izin Prinsip SD dan SMP Swasta
    40. Izin Operasional SD dan SMP Swasta
    41. Izin Pendirian Lembaga Kursus/Bimbel
    42. Izin Operasional Pusat kegiatan Belajar Masyarakat
    43. Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini