Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 

IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
2. Peraturan Pemerintah RI No.142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
3. Peraturan Menteri Perindustrian No.35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri
4. Peraturan Menteri Perindustrian No.05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
5. Peraturan Menteri Perindustrian No.39 /M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.50 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri

Persyaratan :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
I. Izin Usaha Kawasan Industri Baru
1. Formulir Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri dengan menggunakan formulir PMK-3 disertai materai Rp.6000-
2. Fotokopi KTP Pemimpin Perusahaan
3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengurusan diwakilkan
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya yang telah disahkan oleh Menkum/Ham atau oleh Menteri Koperasi untuk Pemohon yang berstatus Koperasi
5. Fotokopi NPWP/NPWPD perusahaan
6. Fotokopi Izin Prinsip
7. Fotokopi Izin Lokasi
8. Fotokopi Izin Lingkungan dan dokumen AMDAL ,UKL-UPL
9. Fotokopi Surat Persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan Industri
10. Fotokopi Rencana Tapak Tanah (Site Plan) Kawasan Industri yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang
11. Laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-4
12. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atau Sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan siap digunakan
13. Fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulation) yang sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri
14. Susunan Pengurus/Pengelolan Kawasan Industri
15. Pas foto pimpinan perusahaan 3x4 (3 lembar)
   
II. Izin Usaha Kawasan Industri Perluasan
1. Formulir Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-5
2. Fotokopi Izin Usaha Kawasan Industri
3. Surat Pernyataan dari Perusahaan Kawasan Industri bahwa Lahan Perluasan Kawasan berada didalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-2
4. Data Laporan kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-6
5. Fotokopi Perubahan Izin Lingkungan
6. Fotokopi Surat Persetujuan dokumen perubahan ANDALALIN Kawasan Industri
7. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atau Sertifikat atas tanah yang siap digunakan
8. Susunan Pengurus/Pengelola Kawasan Industri

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 14 (empat belas) hari kerja

Download Formulir IUKI

Download Formulir Perluasan IUKI

     
    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Klinik
    7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    10. Tanda Daftar Industri (TDI)
    11. Izin Usaha Industri (IUI)
    12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
    13. Izin Gangguan (HO)
    14. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    15. Izin Lokasi
    16. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    18. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    19. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
    21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
    22. Izin Prinsip Penanaman Modal
    23. Izin Usaha Penanaman Modal
    24. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
    26. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
    27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    28. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    29. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
    30. Izin Trayek
    31. Perpanjangan IMTA
    32. Ketetapan SPPL
    33. Ketetapan UKL-UPL
    34. Ketetapan KA-ANDAL
    35. Ketetapan AMDAL
    36. Izin Lingkungan
    37. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
    38. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
    39. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)