Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 
 

IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
2. Peraturan Pemerintah RI No.142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
3. Peraturan Menteri Perindustrian No.35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri
4. Peraturan Menteri Perindustrian No.05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
5. Peraturan Menteri Perindustrian No.39 /M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.50 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
7. Peraturan Bupati Siak No. 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kab. Siak
8. Peraturan Bupati Siak No.12 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan Pada DPMPTSP Kab. Siak

Persyaratan :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
I. Izin Usaha Kawasan Industri Baru
1. Formulir Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri dengan menggunakan formulir PMK-3 disertai materai Rp.6000-
2. Fotokopi KTP Pemimpin Perusahaan
3. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
4. Fotokopi NPWP/NPWPD perusahaan
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya yang telah disahkan oleh Menkum/Ham atau oleh Menteri Koperasi untuk Pemohon yang berstatus Koperasi
6. Fotokopi Izin Prinsip
7. Fotokopi Izin Lokasi
8. Fotokopi Izin Lingkungan dan dokumen AMDAL ,UKL-UPL
9. Fotokopi Surat Persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan Industri
10. Fotokopi Rencana Tapak Tanah (Site Plan) Kawasan Industri yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang
11. Laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-4
12. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atau Sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan siap digunakan
13. Fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulation) yang sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri
14. Susunan Pengurus/Pengelolan Kawasan Industri
15. Bukti Pendaftaran Kepesertaan JKN / Sertifikat dan bukti Pembayaran terakhir Kepesertaan JKN
16. Sertifikat tanda bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Badan Usaha)
17. Pas foto pimpinan perusahaan 3x4 (3 lembar)
II. Izin Usaha Kawasan Industri Perluasan
1. Formulir Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-5
2. Fotokopi Izin Usaha Kawasan Industri
3. Fotokopi NPWP/NPWPD Perusahaan
4. Surat Pernyataan dari Perusahaan Kawasan Industri bahwa Lahan Perluasan Kawasan berada didalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-2
5. Data Laporan kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-6
6. Fotokopi Perubahan Izin Lingkungan
7. Fotokopi Surat Persetujuan dokumen perubahan ANDALALIN Kawasan Industri
8. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atau Sertifikat atas tanah yang siap digunakan
9. Susunan Pengurus/Pengelola Kawasan Industri
10. Bukti Pendaftaran Kepesertaan JKN / Sertifikat dan bukti Pembayaran terakhir Kepesertaan JKN
11. Sertifikat tanda bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Badan Usaha)
12. Pas foto pimpinan perusahaan 3x4 (3 lembar)

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 14 (empat belas) hari kerja

Download Formulir IUKI

Download Formulir Perluasan IUKI

     
    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Operasional Klinik
    7. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
    8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
    9. Surat Izin Kerja/Praktik Perawat (SIKP/SIPP)
    10. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
    11. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)
    12. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
    13. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
    14. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
    15. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
    16. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
    17. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi(SIKTGz/SIPTGz)
    18. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
    19. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
    20. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
    21. Surat Izin Tukang Gigi
    22. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)
    23. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
    24. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional(STPT)
    25. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
    26. Sertifikat Laik Sehat Hotel
    27. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
    28. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
    29. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
    30. SIUP/IUTS/IUPP
    31. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    32. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    33. Izin Usaha Industri (IUI)
    34. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) >150 M2
    35. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    36. Izin Lokasi
    37. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    38. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    39. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    40. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    41. Izin Perluasan Usaha Industri
    42. Izin Perluasan Kawasan Industri
    43. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    44. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
    45. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
    46. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
    47. Ketetapan AMDAL/DELH
    48. Ketetapan KA-ANDAL
    49. Izin Lingkungan
    50. Izin Pembuangan Air Limbah
    51. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
    52. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    53. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
    54. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
    55. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
    56. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
    57. Izin Usaha Obat Hewan
    58. Izin Usaha Tanaman Pangan
    59. Pendaftaran Usaha Perkebunan
    60. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
    61. Surat Izin Usaha Perikanan
    62. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
    63. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
    64. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
    65. Izin Usaha Perkebunan
    66. Izin Toko Alat Kesehatan
    67. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
    68. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
    69. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti
    70. Izin Usaha Bidang Perumahan