Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 
 

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (IUJKN)

Dasar Hukum :

1. Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
2. Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi
3. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
4. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi
5. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
6. Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2010 tentang Perubaham Kedua Atas Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.4 Tahun 2011 tentang pedoman persyaratan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.6 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
9. Peraturan Bupati Siak No.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan memperoleh IUJKN

Persyaratan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha :

1. Permohonan diatas materai Rp. 6.000,-ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Siak dengan Melampirkan :
2. Fotokopi KTP PJT-BU
3. Fotokopi NPWP
4. Kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh penanggung jawab utama Badan Usaha (PJU-BU) yang telah dilegalisir
5. Daftar Riwayat Pekerjaan
6. Fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/ atau sertifikat Keterampilan (SKT) yang masih berlaku
7. Pas foto berwarna penanggung jawab teknik Badan Usaha 3x4 (2lembar)

Persyaratan Baru :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Fotokopi Akta Pendirian BUJK
4. Fotokopi NPWP/NPWPD Perusahaan
5. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga
6. Fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/ atau sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
7. Fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan dari Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
8. Pas foto berwarna Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan 3x4 (2lembar)

Persyaratan Perpanjangan :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Fotokopi NPWP/NPWPD Perusahaan
4. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga
5. Fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/ atau sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga
6. Fotokopi Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan dari Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
7. Bukti kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya
8. Pas foto berwarna Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan 3x4 (2lembar)

Perubahan Data :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi /pengurus
4. Fotokopi NPWP
5. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK
6. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK
7. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha
8. Pas foto berwarna Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan 3x4 (2lembar)

Penutupan Izin :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Menyerahkan IUJK yang asli
2. Menyerahkan Surat Pajak Nihil

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 3 (tiga) hari kerja

Download Formulir IUJKN

Download Formulir IUJKN Pelaksana Konstruksi

Download Formulir IUJKN Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi

     
    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Klinik
    7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    8. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    10. Tanda Daftar Industri (TDI)
    11. Izin Usaha Industri (IUI)
    12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
    13. Izin Gangguan (HO)
    14. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    15. Izin Lokasi
    16. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    18. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    19. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
    21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
    22. Izin Prinsip Penanaman Modal
    23. Izin Usaha Penanaman Modal
    24. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
    26. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
    27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    28. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    29. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
    30. Izin Trayek
    31. Perpanjangan IMTA
    32. Ketetapan SPPL
    33. Ketetapan UKL-UPL
    34. Ketetapan KA-ANDAL
    35. Ketetapan AMDAL
    36. Izin Lingkungan
    37. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
    38. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
    39. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)