Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 

PERPANJANGAN IMTA

Dasar Hukum :

1. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah No.97 tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian lalu lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.16 Tahun 2015 tentangTata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
5. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan TKWNAP
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
7. Parauturan Bupati Siak No.9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
8. Peraturan Bupati Siak No. 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kab. Siak
9. Peraturan Bupati Siak No. 12 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan Pada DPMPTSP Kab. Siak

Persyaratan :

Permohonan diatas Materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan
2. Surat keterangan alasan Perpanjangan IMTA
3. Fotokopi Paspor TKA yang masih berlaku
4. Fotokopi NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
5. Fotokopi NPWP bagi pemberi kerja TKA
6. Fotokopi IMTA yang masih berlaku
7. Fotokopi Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku
8. Fotokopi bukti gaji / upah TKA
9. Fotokopi surat penunjukan TKI pendamping TKA dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
10. Fotokopi Perjanjian Kerja / Perjanjian melakukan Pekerjaan
11. Sertifikat mengikuti pelatihan ketrampilan/keahlian dari TKI pendamping TKA kualifikasi jabatan TKA yang didampinginya
12. Bukti Penyetoran Retribusi Perpanjangan IMTA ke Kas Daerah dari Bank Riau Kepri Cabang Riau
13. Rekomendasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
14. Fotokopi Tanda Bukti Wajib Lapor dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
15. Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas dari Kantor Imigrasi
16. Bukti Pendaftaran Kepesertaan JKN / Sertifikat dan bukti Pembayaran terakhir Kepesertaan JKN
17. Sertifikat tanda Bukti Kepesertaan jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Bukti Pembayaran Iuran Terakhir ( Badan Usaha)
18. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar)

Biaya : Retribusi Perpanjangan IMTA

Waktu Penyelesaian : 5 (lima) hari kerja

Download Formulir

PENCABUTAN IMTA

Persyaratan :

Permohonan Pencabutan IMTA dari Pemberi Kerja TKA diatas Materai Rp. 6.000,- dengan Melampirkan :
1. Surat Kuasa/Surat tugas dan Fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa/tugas
2. IMTA asli
3. Bukti penyetoran retribusi perpanjangan IMTA ke kas Daerah dari Bank Riau Kepri Cabang Riau
4. Fotokopi KITAS
5. Fotokopi Pasport
6. Fotokopi Bukti/Stempel EPO (EXIT Permit Only)
7. Rekomendasi Pencabutan perpanjangan IMTA dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (3 Lembar)

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 14 (Empat Belas) hari kerja

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Menyerahkan permohonan pencabutan
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Pencabutan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Pencabutan
8. Penyerahan Sertifikat Pencabutan oleh Petugas Loket

 

     
    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Klinik
    7. Izin Praktik Bidan
    8. Izin Praktik Apoteker
    9. Izin Kerja/Praktik Perawat
    10. Izin Praktik Penata Anastesi
    11. Izin Praktik Fisioterapis
    12. Izin Kerja Refraksionis Optisien
    13. Izin Kerja Radiografer
    14. Izin Praktik Teknik Elektromedis
    15. Izin Kerja Tenaga Sanitarian
    16. Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis
    17. Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi
    18. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
    19. Terdaftar Penyehat Tradisional
    20. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
    21. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
    22. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    23. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    24. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    25. Izin Usaha Industri (IUI)
    26. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
    27. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    28. Izin Lokasi
    29. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    30. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    31. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    32. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    33. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
    34. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
    35. Pendaftaran Penanaman Modal
    36. Izin Usaha Penanaman Modal
    37. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    38. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
    39. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
    40. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    41. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    42. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
    43. Ketetapan SPPL
    44. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
    45. Ketetapan AMDAL/DELH
    46. Ketetapan KA-ANDAL
    47. Izin Lingkungan
    48. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
    49. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
    50. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)
    51. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    52. Izin Trayek
    53. Izin Prinsip SD dan SMP Swasta
    54. Izin Operasional SD dan SMP Swasta
    55. Izin Pendirian Lembaga Kursus/Bimbel
    56. Izin Operasional Pusat kegiatan Belajar Masyarakat
    57. Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini