Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 

IZIN GANGGUAN (HO)

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Gangguan (Hinderordonantie) S.1926-226
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.17 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 8 tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor: 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Persyaratan Baru :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Perusahaan dan Pengesahan dari Instansi yang berwenang
4.

Fotokopi NPWP/NPWPD Perusahaan

5. Fotokopi Sertifikat Tanah/ Bukti Kepemilikan Lain dan/atau Surat Kontrak /Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang disahkan Notaris
6. Izin Lingkungan dan Dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL (kecuali usaha kecil/kantor)
7. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9. Surat Pernyataan Pemohon tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Fotokopi Bukti Setoran Retribusi Izin Gangguan (HO) 1 Tahun Terakhir
11. Pas foto ukuran 3x4 berwarna (3 lembar)

Persyaratan Izin Gangguan Menara Telekomunikasi :

Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Perusahaan dan Pengesahan dari Instansi yang berwenang (2 rangkap)
4.

Fotokopi Status Kepemilikan Tanah / Bukti Kepemilikan Lain dan/atau Surat Kontrak /Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang disahkan Notaris

5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Izin Lingkungan dan Dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL (untuk industri)
7. Fotokopi NPWP/NPWPD Perusahaan
8. Surat Pernyataan Pemohon tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Fotokopi Bukti Setoran Retribusi Izin Gangguan (HO) 1 Tahun Terakhir
10. Jaminan Keselamatan Warga/Asuransi
11. Rekomendasi Dinas Perhubungan dan Infokom
12. Pas foto ukuran 3x4 berwarna (3 lembar)

Perubahan HO

Permohonan diatas materai Rp. 6.000 ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak dengan Melampirkan :
1. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan
2. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Perusahaan dan Pengesahan dari Instansi yang berwenang
4.

Fotokopi NPWP/NPWPD Perusahaan

5.. Izin Gangguan (HO) yang lama (asli)
6. Pas foto ukuran 3x4 berwarna (3 lembar)

Mekanisme :

1. Pemohon menuju loket informasi
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket dan Kepala Bidang Pengaduan, Pelaporan, dan Pengolahan Data
4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha
5. Pemrosesan oleh Sekretaris
6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket

Biaya : Retribusi HO

Waktu Penyelesaian : 5 (lima) hari kerja

Download Formulir HO

Download Formulir HO Perubahan

Download Formulir HO TOWER

Download Formulir HO TOWER Perubahan

Download Formulir Lampiran HO

     
    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Klinik
    7. Izin Praktik Bidan
    8. Izin Praktik Apoteker
    9. Izin Kerja/Praktik Perawat
    10. Izin Praktik Penata Anastesi
    11. Izin Praktik Fisioterapis
    12. Izin Kerja Refraksionis Optisien
    13. Izin Kerja Radiografer
    14. Izin Praktik Teknik Elektromedis
    15. Izin Kerja Tenaga Sanitarian
    16. Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis
    17. Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi
    18. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
    19. Terdaftar Penyehat Tradisional
    20. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
    21. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
    22. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    23. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    24. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    25. Izin Usaha Industri (IUI)
    26. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
    27. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    28. Izin Lokasi
    29. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    30. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    31. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    32. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    33. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
    34. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
    35. Pendaftaran Penanaman Modal
    36. Izin Usaha Penanaman Modal
    37. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    38. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
    39. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
    40. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    41. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    42. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
    43. Ketetapan SPPL
    44. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
    45. Ketetapan AMDAL/DELH
    46. Ketetapan KA-ANDAL
    47. Izin Lingkungan
    48. Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
    49. Izin Penyimpanan Limbah B3 Sementara
    50. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Application)
    51. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    52. Izin Trayek
    53. Izin Prinsip SD dan SMP Swasta
    54. Izin Operasional SD dan SMP Swasta
    55. Izin Pendirian Lembaga Kursus/Bimbel
    56. Izin Operasional Pusat kegiatan Belajar Masyarakat
    57. Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini