Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pesan singkat berupa saran, kritikan, dan pengaduan pelayanan perizinan, silahkan sms melalui layanan pengaduan ini. Terimakasih.
 
 
Username :
Password :
 








 
 

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
2. PP RI No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5. Permen LH No 01 Tahun 2010 Tentang Tata laksana pengendalian pencemaran air
6. Permen LH No 05 Tahun 2014 Tentang baku mutu air limbah
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Tata cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Keputusan Menteri LH No 29 Tahun 2003 tentang Pedoman syarat dan Tata cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
9. Peraturan Bupati Siak No.127 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada kepala DPMPTSP Kab.Siak
10. Keputusan Bupati Siak Nomor 269/HK/KPTS/2019 tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah :

a. Keterangan tentang lokasi

b. Jenis Limbah B3 yang dikelola

c. Sumber, Karakteristik, dan Kode Limbah B3 yang akan dikelola

d. Tata letak dan desain konstruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3

e. Uji ualitas lingkungan

f. Uraian pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3

g. Diagram alir proses Pengelolaan Limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi

h. Jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3

i. Fasilitas Pengendalian Pencemaran apabila penghasilan polutan pencemar lingkungan

j. Peralatan sistem tanggap darurat

k. Tata letak saluran drainase dan/atau alat analisis Limbah B3(dikecualikan untuk perpanjangan)

l. Asuransi Pencemaran Lingkungan hidup (dikecualikan untuk perpanjangan)

Permohonan diatas Materai Rp. 6.000,- ditujukan Kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Siak
1. Fotokopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab
2. Fotokopi NIB dari OSS(Untuk permohonan baru)
3. Fotokopi Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 dari OSS (untuk permohonan baru)
4. Dokumen teknis yang memuat :
5. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak
7. Pas Foto ukuran 3x4 Berwarna

Biaya : Rp.0,-

Waktu Penyelesaian : 12 (Dua Belas) hari kerja

     

    1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
    2. Izin Mendirikan Rumah Sakit
    3. Izin Operasional Rumah Sakit
    4. Izin Toko Obat
    5. Izin Apotek
    6. Izin Operasional Klinik
    7. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
    8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
    9. Surat Izin Kerja/Praktik Perawat (SIKP/SIPP)
    10. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
    11. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)
    12. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
    13. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
    14. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
    15. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
    16. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
    17. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi(SIKTGz/SIPTGz)
    18. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
    19. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
    20. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
    21. Surat Izin Tukang Gigi
    22. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)
    23. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
    24. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional(STPT)
    25. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
    26. Sertifikat Laik Sehat Hotel
    27. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
    28. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
    29. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
    30. SIUP/IUTS/IUPP
    31. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    32. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    33. Izin Usaha Industri (IUI)
    34. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) >150 M2
    35. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN)
    36. Izin Lokasi
    37. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
    38. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    39. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
    40. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
    41. Izin Perluasan Usaha Industri
    42. Izin Perluasan Kawasan Industri
    43. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    44. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
    45. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
    46. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
    47. Ketetapan AMDAL/DELH
    48. Ketetapan KA-ANDAL
    49. Izin Lingkungan
    50. Izin Pembuangan Air Limbah
    51. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
    52. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
    53. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
    54. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
    55. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
    56. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
    57. Izin Usaha Obat Hewan
    58. Izin Usaha Tanaman Pangan
    59. Pendaftaran Usaha Perkebunan
    60. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
    61. Surat Izin Usaha Perikanan
    62. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
    63. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
    64. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
    65. Izin Usaha Perkebunan
    66. Izin Toko Alat Kesehatan
    67. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
    68. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
    69. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti
    70. Izin Usaha Bidang Perumahan